TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pernah bercerita soal kisah perdamaian Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, dengan rivalnya, William Henry Seward usai pemilihan presiden 1860. Cerita itu ia ungkap saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 Oktober 2019.
Cerita itu agaknya juga bakal terjadi menjelang pengumuman menteri besok.
Jika Lincoln memberi Seward jabatan Menteri Luar Negeri, Jokowi dikabarkan akan memberi posisi Menteri Pertahanan kepada Prabowo Subianto. Pos yang sangat penting. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri adalah triumvirat yang memimpin pemerintahan dalam kondisi darurat jika presiden dan wakil presiden berhalangan.
"Saya beliau (Jokowi) izinkan untuk membantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo Subianto usai dipanggil Jokowi ke Istana Negara, kemarin.
Sejumlah pengamat menilai persekutuan bekas seteru ini sebagai sesuatu yang ganjil. "Ganjil, tapi itulah politik. Bergantung pada kepentingan. Jika kepentingannya beda, akan jadi lawan. Namun jika kepentingannya sama akan berkawan," ujar Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin saat dihubungi Tempo pada Selasa, 22 Oktober 2019.
Kendati demikian, Ujang menilai posisi Menhan cocok dengan latar belakang Prabowo sebagai prajurit. Dan dia menilai tidak berbahaya jika pos triumvirat itu diberikan kepada Prabowo Subianto.
"Tidak berbahaya, karena masih ada dalam kendali Menkopolhukam dan Presiden. Prabowo masih punya dua atasan yaitu Menkopolhukam dan Presiden," ujar Ujang.
Berbeda dengan Ujang, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai cukup riskan memberikan posisi Menhan kepada Prabowo Subianto karena posisi ini sangat vital.
"Seharusnya dijabat orang terdekat Jokowi. Bukan teman koalisi yang baru masuk yang belum terlihat soliditasnya," ujar Adi saat dihubungi terpisah.
Masuknya Gerindra dan Prabowo ke Koalisi Jokowi, juga dinilai akan merugikan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dalam kepentingan menuju 2024. "Ini ibarat memelihara anak macan yang setiap saat bisa saling berkompetisi. Gerindra partai besar yang tak akan tinggal diam duduk manis jadi penonton saat pilpres nanti. Pasti ingin merebut momentum itu," ujar Adi Prayitno.
Tawaran kepada Gerindra masuk kabinet pertama kali mengemuka sebelum pertemuan Jokowi dan Prabowo di
Stasiun Moda Raya Terpadu Lebak Bulus, Jakarta. Waktu itu, sejumlah jabatan dikabarkan ditawarkan kepada Gerindra. Salah satunya posisi Menteri Pertanian, yang disebutkan akan diisi Wakil Ketua Gerindra, Edhy Prabowo.
Belakangan, setelah Papua bergolak, Gerindra disebut meminati juga kursi Menteri Pertahanan yang diinginkan Prabowo sendiri. Pesan itu disampaikan kepada Jokowi melalui para perantara. Presiden kemudian mengutus seorang pejabat intelijen dan memberikan isyarat menyetujui permintaan tersebut pada September lalu.
Saat bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 11 Oktober 2019, Prabowo memaparkan konsep tentang pertahanan dan pertanian yang dimiliki Gerindra. Setelah pertemuan itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut konsep mereka telah diterima Jokowi. Sinyal-sinyal berkoalisi pun semakin kuat.
Kemarin, Prabowo bersama Edhy Prabowo dipanggil ke Istana. Usai bertemu Jokowi, Prabowo resmi mengumumkan bahwa Gerindra bergabung ke Koalisi Jokowi dan akan membantu di kabinet.
Prabowo mendapatkan pos di bidang pertahanan. Terkait penugasan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan dari Jokowi. "Tadi beliau beri arahan, saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," ujar Prabowo.
